SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA
1. Ciri-ciri sistem
pemerintahan Afrika Selatan
a. Afrika
selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid
b. Bentuk
negara Afrika selatan adalah kesatuan
c. Bentuk
pemerintahan negara Afrika selatan adalah republik
d. Sistem
pemerintahan negara Afrika selatan adalah presidensial
e. Parlemen
di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
f. Setiap
provinsi di Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis
eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri
g. Presiden
merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen
h. Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
i. Sistem
pemilu secara perwakilan proporsional
j. Pemilu
diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas
diwajibkan untuk ikut
k. Pemilu
terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
l. Partai
ANC bersama partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
m. Partai oposisi
utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID (1,73%),
Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika
atau ACDP (1,6%)
n. Jumlah
lembaga legislatif di Afrika selatan adalah 400
o. Afrika
selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif
p. Sistem
kepartaiannya multipartai
q. Perdana
menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi
r. Para
menteri bertanggung jawab kepada presiden
s. Jumlah
provinsi di Afrika selatan ada 9
t. Jumlah
anggota dewan nasional adalah 310
2.Ciri-ciri sistem pemerintahan
Australia
a. Australia
terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi
b. Sistem
parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
c. Kekuasaan
eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
d. Menteri
bertanggungjawab penuh pada parlemen
e. Kepala
negara Australia adalah kepala negara inggris
f. Australia
merupakan negara persemakmuran inggris
g. Australia
memiliki konstitusi tertutulis/UUD
h. UUD
Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan
luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi
i. Sistem
pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
j. Bentuk
pemerintahan : monarki konstitutional
k. Sistem
pemerintahan : parlementer
l. Bentuk
negara : federasi
m. Terdapat 3
tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal
n. Pemerintah
Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang
mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain
o. Negara
bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia,
western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian
capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah
umum,jalan dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis
p. Pemerintah
lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk
perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet
umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
q. Pajak
lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak
ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal
juga memungut biaya parkir.
r. Memiliki
parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah
dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota
s. Setiap
negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling
tertindih
t. Pemilihan
anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat
yang diperebutkan
u. Pemerintah
dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam
dewan adalah perdana menteri
3. Persamaan dan Perbedaan
sistem pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
|
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
Kesatuan dengan 9 provinsi
|
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh
Majelis Nasional
|
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Constitutional Court dan spreme court
|
4. Persamaan dan Perbedaan
sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Australia
|
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
federasi
|
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
monarki konstitutional
|
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
parlementer
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
menteri yang diangkat oleh parlemen
|
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya
|
5. Kelebihan sistem
pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan Afrika
Selatan dan Australia
· Presiden
yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan terkait
· Presiden
dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa
saling menjatuhkan
· Tidak
ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif
· Badan
ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
· Menteri
tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
· Pemerintah
dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
· Legislatif
dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
· Masa
jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
· Penyusun
program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya
Soal
1.
Afrika selatan menerapkan sistem politik anti perlakuan yang berbeda
terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a.
Apartheid
b.
Diskriminasi
c.
Anti-apartheid
d.
Konsolidasi
e.
Integrasi
2.
Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a.
Republik
b.
Kesatuan
c.
Monarki
d.
Monarki konstitutional
e.
Monarki parlementer
3.
Bentuk pemerintahan dan Sistem pemerintahan negara Afrika selatan
adalah....
a.
Republik,
presidensial
b.
Parlementer,monarki
c.
Republik,presidensial
d.
Republik,monarki
e.
Kesatuan,parlementer
4.
Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu..
a.
Senat dan dewan perwakilan
b.
majelis nasional dan dewan nasional
c.
majelis nasional dan dewan perwakilan
d.
majelis
nasional dan dewan nasional provinsi
e.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
5.
Pemilu di Afrika selatanterakhir pada April 2004, dimana dimenangkan oleh
partai...
a.
partai
ANC memenangkan kursi parlemen
b.
partai kebebasan Inkatha
c.
Aliansi demokrat
d.
Demokrat bebas
e.
Partai Nasional Baru atau NNP
6.
Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah...
a.
310
b.
400
c.
90
d.
410
e.
100
7.
Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif,
ibukota yang diakui adalah...
a.
CapeTown
b.
Johannesburg
c.
Pretoria
d.
Bloemfontein
e.
Victoria
8.
Jumlah provinsi di Afrika selatan ada....
a.
33
b.
34
c.
3
d.
8
e.
9
9.
Jumlah anggota dewan nasional di afrika selatah adalah ....
a.
400
b.
90
c.
310
d.
210
e.
410
10. Sistem kepartaian
afrika selatan adalah...
a.
Multipartai
b.
Bipartai
c.
Bilokal
d.
Bikameral
e.
Konstitutional
11. Australia terdiri dari
... negara bagian yang menjadi negara federasi
a.
8
b.
6
c.
7
d.
9
e.
10
12. Menteri di australia
bertanggungjawab penuh pada...
a.
Presiden
b.
DPR
c.
Kepala negara
d.
MA
e.
Parlemen
13. Sistem parlemen
Australia terdiri dari....
a.
Senat
dan dewan perwakilan
b.
majelis nasional dan dewan nasional
c.
majelis nasional dan dewan perwakilan
d.
majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
14. Bentuk pemerintahan
Australia adalah....
a.
Parlementer
b.
monarki
konstitutional
c.
presidensiil
d.
monarki absolur
e.
monarki parlementer
15. Terdapat 3 tingkat
pemerintahan di Australia yaitu....
a.
Presidensiil,parlementer,monarki
b.
Monarki,absolut,fedral
c.
federal,
negara bagian/teritori, lokal
d.
federal, negara bagian/teritori,monarki
e.
presidensiil,monarki,federal
16. Setiap negara bagian
di Australia diwakili 12 senator yang masa jabatannya ... tahun
a.
8
b.
7
c.
6
d.
5
e.
4
17. Australia memiliki
parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi ... senator
a.
100
b.
90
c.
310
d.
400
e.
76
18. Australia memiliki
parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki ...
anggota
a.
100
b.
90
c.
310
d.
150
e.
400
19. Pemilihan anggota
parlemen di australia diadakan ... tahun sekali
a.
3
b.
4
c.
5
d.
6
e.
7
20. Menerapkan hukum
yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang
perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan
penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas...
a.
DPR
b.
MPR
c.
Kepala negara
d.
Pemerintah
Federal
e.
Senat
21. Dalam istilah “sistem
pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan teratur dari
pandangan, teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat unsur yang
saling berkaitan membentuk totalitas
c. Proses melaksanakan
suatu kegiatan
d. Cara atau metode
e. Semua jawaban di atas
benar
22. Pemerintahan dalam
arti luas adalah....
a. Pelaksanaan kekuasaan
eksekutif dalam suatu negara
b. Pelaksana kekuasaan
legislatif dan eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana kekuasaan
legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana kekuasaan
legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
23. Menurut Polybius,
demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi
terhadap....
a. Pemerintahan Monarkhi
b. Pemerintahan Tirani
c. Pemerintahan
Aristokrasi
d. Pemerintahan Oligarkhi
e. Pemerintahan Oklokrasi
24. Dalam pelaksanaannya,
bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik absolut,
konstitusional, dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
25. Contoh negara yang
menganut sistem pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
26. Negara yang
menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
27. Menurut Aristoteles “bentuk
pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang
pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
28. Oklokrasi merupakan
bentuk pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita
keadilan
b. Bentuk pemerintah yang
dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
e. Bentuk pemerintahan yang
dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
29. Berikut adalah
ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Presiden adalah kepala
negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan ke
tangan parlemen
c. Semua anggota kabinet
merupakan anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung
jawab kepada parlemen
e. Parlemen dapat
membubarkan kabinet
30. Dalam sistem
pemerintahan presidensial, Presiden tidak berwenang untuk....
a. Membubarkan parlemen atau
badan legislatif
b. Membentuk kabinet
sebagai pembantunya
c. Memberhentkan para
menteri
d. Menjalankan fungsi
sebagai kepala negara
e. Menjalankan fungsi
sebagai kepala pemerintahan
31. Prinsip-prinsip sistem
pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan
ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan
ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para
pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para
pembentuk konstitusi Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan ketatanegaraan
di kerajaan Inggris
32. Berikut merupakan
kelemahan sistem pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan
eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga
sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan
badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa
jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat
mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai
mayoritas
d. Parlemen menjadi
termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka menjadi
anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri
atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang
kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam
menjalankan pemerintahan.
33. Dalam sistem
presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang
sebernarnya.....
a. Presiden dan
menteri-menterinya
b. Presiden bersama
dengan DPR
c. Presiden dan wakil
presiden
d. Kepala negara dengan
menteri
e. Presiden dengan
perdana menteri
34. Dasar berlakunya
sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949
adalah...
a. Undang-Undang Dasar
1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar
Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah 14
November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945
35. Dasar berlakunya
sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
adalah....
a. Undang-Undang Dasar
1945
b. Maklumat Pemerintah 14
November 1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar
Sementara 1950
e. Dekrit Presiden 1959
Tidak ada komentar:
Posting Komentar